nusakini.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang telah disahkan DPR pada sidang paripurna Senin (12/2) lalu. Menurut Presiden, dirinya mendengar banyak masukan dan pendapat tentang undang-undang tersebut. 

“Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Dzikir Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji, Pondok Gede, Jln. Pondok Gede Raya, Jakarta Timur, Rabu (21/2) malam. 

• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran
• Menteri Desa Sebut Presiden Jokowi Titip Salam ke Cak Imin

Presiden menjelaskan, hingga saat ini, draft UU tersebut sudah berada di mejanya namun belum ditandatanganinya. Diakui Presiden, meskipun dirinya tidak menandatangani draft UU tersebut, UU ini tetap akan berlaku. 

Namun Presiden menegaskan, pada prinsipnya dirinya tidak ingin terjadi adanya penurunan kualitas dalam demokrasi. “Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” ucapnya. 

Soal alternatif menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Presiden Jokowi mengaku masih belum memutuskan. 

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Presiden.(p/ab)